Jatim raih penghargaan sebagai Provinsi dalam Pelayanan Penempatan & Perlindungan PMI

Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

 

Jatim Raih Penghargaan Provinsi Terbaik 

Dalam Pelayanan Penempatan dan Perlindungan PMI -- Sub

 

Pemprov, Bhirawa

 Jelang akhir tahun, hal yang membanggakan kembali diraih provinsi Jawa Timur. Dalam rangkaian Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2018, Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik atas kontribusi dan dedikasi dalam proses pelayanan penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

 

 Penghargaan itu diserahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla pada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim), Dr Himawan Estu Bagijo SH MH, di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (18/12).

 Dalam kesempatan ini, Himawan mengatakan, penilaian ini berdasar atas program-program dan kegiatan di jatim untuk menunjang proses migrasi yang aman dan prosedural mulai pra dan purna kerja, suporting operasionalisasi LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap), dan inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menunjang tata kelola pekerja migran indonesia lebih baik, mudah, aman dan transparan serta terlindungi.  

 “Tindaklanjut yang menjadi prioritas program PMI di Jatim selanjutnya, adalah mereplikasi layanan LTSA dan inovasi simPADU-PMI serta terobosan program ke kab kota di Jatim serta upaya-upaya untuk peningkatan ketrampilan calon PMI,” katanya.

 Dikatakan Himawan, Disnakertrans juga tetap harus dilakukan sosialisasi ke kab/kota agar bisa mengadaptasi/mereplikasi program, pengiriman panduan dan pendampingan, serta contoh praktis operasional LTSA di Jatim khususnya daerah kantong-kantong calon pekerja migran.

 Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga mengapresiasi PMI sebagai pahlawan devisa. Kendati PMI bekerja diluar negeri banyak sekali perbedaan, mulai dari Berbeda budaya, berbeda iklim, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan dan sebagainya. 

 Wapres juga meminta setiap PMI yang akan berangkat agar terlebih dahulu mempersiapkan diri. Sejauh ini, pemerintah telah memberikan perlindungan yang baik, melalui UU, serta petugas-petugas di luar negeri tentu berkewajiban menjaga segala sesuatunya yang mungkin timbul.

 Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menambahkan besarnya remitansi PMI dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa PMI telah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas perekonomian bangsa Indonesia melalui cadangan devisa negara.

 “Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah akan terus berupaya untuk mewujudkan kompetensi, profesionalisme, produktifitas, kemandirian, dan kesejahteraan PMI dan keluarganya secara berkelanjutan,” katanya.

 Menaker juga mengatakan, pemerintah terus tingkatkan pelayanan bagi pekerja migrant melalui LTSA yang telah terbentuk di 32 daerah kantong TKI dan program Desa Migran Produktif (desmigratif) di desa-desa seluruh Indonesia.

 Pemerintah juga melakukan pembenahan dalam asuransi jaminan sosial bagi pekerja migrant yang dilaksanakan BPJS Ketenakerjaan untuk meningkatkan perlindungan yang lebih baik. Tak hanya itu, pemerintah pun memberikan tingginya ancaman hukuman bagi yang terlibat pengiriman PMI ilegal atau non prosedural. 

 Dalam kegiatan ini Wapres Jusuf Kalla didampingi Menaker M Hanif Dhakiri memberikan penghargaan Indonesian Migrant Worker Award (IMWA) 2018 kepada sejumlah pihak yang telah berjasa, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.